REDENOMINASI RUPIAH, APAKABAR?

dibaca 131 pembaca

Melemahnya rupiah yang sangat ini menjadi permasalahan di perekonomian indonesia, menyebabkan beberapa rencana dari pemerintah mengalami penundaan seperti Redenominasi Rupiah. Beberapa kalangan mulai dari Perbankan, Mahasiswa, Proffesional, PNS hingga umum masih banyak yang belum paham dan belum mengerti essensi dari Redenominasi Rupiah. Seperti dilansir di website http://www.redenominasirupiah.com/ bahwa Redenominasi adalah Pemotongan Nominal yang dilakukan pada sebuah mata uang tanpa mengurangi nilainya, Prinsip yang dilakukan pada suatu perubahan hanyalah penyebutan nama. Redenominasi rupiah di Indonesia mempunyai manfaat untuk mengurangi penyesuaian pada perangkat keras dan juga lunak dalam mengakomodasi digit angka yang semakin besar dan saat ini kemampuan komputer hanya bisa mengakomodasi  15 digit angka sementara nilai APBN telah mencapai 16 digit oleh sebab itu berdampak postif bagi dunia perbankan. Kita bisa mengambil contoh dari beberapa kasus misalnya: harga sebungkus coklat yang Rp.1000 setelah diberlakukan redenominasi, maka akan menjadi Rp1 secara nilai, dan tentunya dengan Rp.1 maka Nilai tetap sama dan tidak mengalami perubahan. Jika dikaitkan dengan perbandingan mata uang asing, misalnya $1: Rp. 11.000, maka setelah adanya redenominasi menjadi $1: Rp.11. Dari sisi essensi memang redenominasi bersifat penyederhanaan dari sisi perhitungan dan penyebutan, namun dalam dinamika kependudukan, dibuthkan suatu sosialisasi yang sangat mendasar oleh pemerintah mengenai hal ini.

 

Program Redenominasi sudah dari tahun 2012 didengungkan oleh pemerintah melalui menteri perekonomian beserta jajaran otoritas fiskal dan moneter melakukan sosialisasi di seluruh wilayah Indonesia dikarenakan melalui sosialisasi ini diharapkan tidak terjadi masalah Inflasi dari opini yang bisa saja terbentuk oleh publik sekaligus menyederhanakan mata uang. Namun bagaimakah jalannya sosialisasi? Saat ini telah memasuki Bulan oktober yang bisa dikatakan sudah mendekati akhir tahun, apakah sudah berjalan dengan baik dan masyarakat sudah mengerti dari keuntungan dilakukan redenominasi? Jika sosialisasi sudah berjalan dengan baik, seharusnya selama 10 bulan, publik sudah paham, setidaknya mengerti ketika dibicarakan Redenominasi Rupiah. Di tanggal 4 februari 2013, melalui Liputan6.com diberitakan bahwa Bank Indonesia Gencar melakukan sosialisasi mengenai Redenominasi Rupiah, Kebijakan tersebut telah diterapkan di beberapa restoran, yang tidak menuliskan nolnya di menu. Redenominasi tidak menyelesaikan masalah kecilnya kurs rupiah dibanding mata uang lain. Turunnya nilai tukar rupiah disebabkan posisi neraca perdagangan Indonesia yang defisit. Kita bisa melihat bahwa beberapa restauran telah melakukan program ini, namun bagaiman dengan kalangan yang lain? Kita tentunya harus berhati-hati dalam membuat kebijakan ini di sektor-sektor lain karena sebenarnya untuk melakukan hal ini, Publik perlu ditanya bagaimana seharusnya?, dan apa pendapat mereka untuk Redenominasi?

 

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ecky Awal Muharram memaparkan di www.merdeka.com pada hari Rabu (21/8) di Jakarta bahwa Pemerintah diminta tidak terlalu terburu-buru. Apalagi, kondisi ekonomi dan politik pada tahun depan akan memanas dengan adanya pemilihan umum, asih meminta pendapat dari masyarakat dan para ahli untuk memastikan Redenominasi yang akan dilakukan benar-benar dibutuhkan serta Keputusan RUU Redenominasi tersebut akan didapat setelah Pemilu mendatang. 30 Responden telah saya tanyakan mengenai tanggapan mengenai redenominasi ini, mengatakan bahwa 20 responden setuju untuk dilakukan Redenominasi Rupiah dan 5 orang mengatakan tidak mengetahui sama sekali dan 5 orang lagi mengatakan tidak setuju. Inilah beberapa respon yang bisa kita sampaikan walau tidak mengambil sample dengan populasi yang lebih banyak. Lebih lanjut responden memberi beberapa masukan kepada Pemerintah berupa Melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat, perbankan sampai dengan pedesaan secara intensif, Fokus terlebih dahulu kepada penguatan Rupiah yang sangat ini mengalami pelemahan yang significant hingga Melakukan promosi melalui semua media yang bisa tersentuh seperti spanduk, baligho, media jejaring sosial dan secara berkala membentuk komunikasi publik. Jadi Pemerintah tinggal bagaimana selanjutnya untuk mengusulkan kepada DPR mengenai essensi program ini dan bisa dilaksanakan dengan tahapan yang juga melihat stabilitas Perekonomian Indonesia

 

Tahapan Redenominasi VS Sanering

Dari Websitehttp://www.redenominasirupiah.com/, didapat beberapa tahapan dari Redenominasi Rupiah yaitu: 1. 2011-2012: Sosialisasi, 2. 2013-2015: Masa Transisi, 3. 2016-2018: Penarikan Rupiah Lama, 4. 2019-2022: Tulisan baru pada Rupiah baru dihapus. Inilah tahapan dari redenominasi rupiah dilaksanakan. Sosialisasi yang dimaksud tentunya tidak serta merta dalam setahun bisa terakomodir semua, sehingga di masa transisi seperti tahun 2013, semua hal berkaitan dengan redenominasi bisa dilakukan dan bisa menjadi acuan yang terbaik bagi bangsa indonesia yang saat ini sebenarnya banyak yang kurang paham terhadap program ini. Melalui media www.merdeka.com, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo sudah memberikan penjelasan bahwa BI prioritaskan UU JPSK (jaring pengaman Sistem Keuangan) daripada redenominasi, BI ingin sebenarnya kalau ada prioritas adalah UU JPSK. Redenominasi di DPR tentu akan kita proses tentu dengan Menkeu, dan kita akan lakukan sosialisasi yang baik dari redenominasi mata uang. RUU Redenominasi sudah berada di DPR. DPR pun telah membentuk panitia kerja (Panja) redenominasi dengan harapan RUU Redenominasi selesai dibahas pada 2014 mendatang. rancangan Undang-Undangnya sudah sampai ke DPR. BI selalu bekerja sama dengan Kemenkeu. JPSK inilah yang akan menjadi target utama yang merupakan hal prudent untuk menjadi tahap kebijakan yang harus digerakan. BI sudah menyerahkan sepenuhnya kepada DPR untuk bisa memberi persetujuan agar UU ini bisa diselesaikan. Namun kita harus melihat, jika adanya Redenominasi ini berlaku di Indonesia, tidak menjadi Sanering yang bisa berakibat fatal dan tidak menjadi suatu solusi bahkan bisa menjadi masalah baru dalam perekonomian Indonesia.

 

Dari beberapa literatur, media-media dijelaskan bahwa sanering adalah pemotongan dari nominal mata uang beserta nilainya. Misalnya ketika di awla membeli coklat yang sebungkus harganya Rp.1000, maka setelah Sanering akan terjadi Rp1, maka untuk membeli Coklat setelah adanya saneing dibutuhkan 1000 unit uang Rp.1. Inilah yang harus menjadi dasar pemikiran dilakukan sosialisasi secara menyeluruh oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan. Beberapa kalangan juga menilai, redenominasi bisa menjadi Sanering inilah yang membuat di beberapa media jejaring sosial membuat penolakan, Namun, kita tidak perlu mempermasalahkan antara Redenominasi dan Sanering ini. Perlu penegasan juga mengenai Redenominasi ini. Beberapa Pemikiran yang juga timbul dari redenominasi ini akan memicu terjadinya inflasi dengan adanya pembulatan dari sisi satuan, misalnya sebotol minuman kesehatan yang harganya Rp. 8000 setelah dilakukan redenominasi menjadi Rp.8, namun dikarenakan untuk memudahkan dilakukan penggenapan angka menjadi Rp10. Jika Minuman kesehatan diproduksi dalam jumlah yang banyak, maka selisih Rp.2 ini bisa mengakibatkan Inflasi dan menjadi suatu ketakukan akan terjadi Hyper Inflation. Landasan berpikir secara sistematis perlu menjadi saran terbaik buat pemerintah.

 

Korelasi Kebijakan Moneter terhadap perekonomian

Perlu kita merujuk dari berbagi literatur untuk melihat seberapa besar Korelasi Kebijakan Moneter terhadap perekonomian. Aulia Pohan dalam buku Potret Kebijkan Moneter Indonesia mengatakan bahwa Target Kebijakan Moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Target Kebijakan moneter bersifat dinamis dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara seperti Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan pendapatan, Kesempatan kerja, Kestabilan harga, Keseimbangan Neraca Pembayaran. Inilah yang harus menjadi dasar pembuatan kebijakan moneter di Indonesia. Jika redenominasi sesuai dengan defenisi, bisa ditangguhkan terlebih dahulu, pemerintah bisa melakukan orientasi kepada dasar-dasar untuk melakukan kebijakan moneter yang lebih urgent. Dalam membuat kebijakan yang berorientasi moneter, pemerintah juga harus membuat opini publik yang positive. Lebih lanjut di dalam buku Potret Kebijakan Moneter Indonesia dipaparkan tentang Jalur Efek ekspektasi masyarakat (expectation effect), Effect yang timbul: masyarakat melakukan antisipasi terhadap inflasi ,engakibatkan 1. Pengusaha meningkatkan harga, 2. Pekerja meminta kenaikan upah, Apabila tindakan antisipasi itu dilakukan oleh sebagian besar masyarakat , tindakan tersebut akan membawa dua implikasi moneter yang sangat penting, yaitu:

  1. Kebijakan Moneter menjadi tidak efektif, pasalnya kebijakan moneter tidak mengubah sektor riil, yaitu konsumsi, produksi, investasi dan ksempatan kerja. Hal yang terjadi hanyalah perubahan harga
  2. Ekspektasi masyarakat terhadap inflasi akan mengakitbatkan inflasi yang semula hanya merupakan dugaan, justru menjadi kenyataan

 

Ekspektasi dari masyarakat inilah yang perlu menjadi suatu pekerjaan yang sangat berat bagi jalannya kebijakan moneter. Jika salah mengartikan saja, bisa mengakibatkan Inflasi dan tidak terlaksana kebijakan moneter yang efektif. Kebijakan Moneter khususnya redenominasi, perlu juga menjadi selaras terhadap harmonisasi di sektor riil. Sektor riil tentunya akan mengganti semua sistem berkaitan dengan penyederhaan mata uang dan perlu dilakukan simulasi dan dari hasil simulasi dibuat evaluasi dari sisi mana yang lebih efisien diterapkan kebijakan tersebut. Jika kebijakan dilakukan dengan terpaksa, Kebijakan moneter tentunya tidak akan mengubah sektor riil. Sektor riil perlu sokongan dari sektor moneter seperti untuk peningkatan konsumsi, produksi, investasi dan kesempatan kerja. Kerjasama yang erat dari sektor moneter dan sektor riil inilah yang perlu dilakukan secara kondusif untuk memajukan perekonomian indonesia.

 

Akhirnya, jika kita merujuk dari buku Ekonomi Pembangunan karangan Sadono Sukirno dijelaskan bahwa tugas kebijakan moneter di negara berkembang lebih berat dari negara maju dikarenakan: a. Tugas untuk menciptakan penawaran uang yang cukup sehingga pertambahannya dapat selalu selaras dengan jalannya pembangunan yang memerlukan disiplin kuat di kalangan penguasa moneter dan juga di pihak pemerintah, b. Bank Sentral di negara berkembang harus secara lebih teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerimaan valuta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri. Penawaran uang yang dimaksud tentunya akan menjadi pemikiran kita, ketika 2016-2018: Penarikan Rupiah Lama, dimana semua Rupiah yang ditarik dengan yang akan ditawarkan ke pasar, tidak mengakibatkan kebijakan moneter menjadi excess seperti inflasi yang berlebihan atau deflasi yang mengakibatkan kelesuan ekonomi. Dari sektor luar negeri, juga diperlukan suatu komunikasi yang jelas khususnya berhubungan dengan perdagangan internasional dan juga sisi kebijakan luar negeri yang berhubungan dengan transaksi di bursa effect. Pelaku pasar juga perlu mendapatkan sosialisasi yang intensif mengenai kebijakan redenominasi rupiah ini. Mari Kita sambut program ini, namun perlu sebagai saran buat pemerintah, lakukan dengan bijaksana, utamakan yang lebih urgent dan tetap komit untuk melaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Maju Terus Performace Rupiah.