“Begitupun, dengan krisis energi listrik di Sumatera hal ini akan menjadi pertimbangan bagi kita setelah mendapatkan hasil laporan tim apakah Inalum nantinya kita dorong untuk pemerintah pusat, atau kah yang lain,” ujar ketua Komisi VII, Efendi Simbolon, tadi malam.

Dikatakan, setelah mempelajari perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Jepang didalam proyek PLTA Sigura-gura dan Tangga serta pabrik peleburan aluminium adalah proyek satu paket dalam lingkup Asahan Project baru dapat meneruskan apakah hal ini dapat menjadi milik pemerintah pusat atau sebaliknya.

“Pemerintah berpeluang mengambil alih proyek Inalum di Kabupaten Batubara. Pasalnya, selama 27 tahun, proyek raksasa pembangkit listrik dan peleburan aluminium minim sekali konstribusi untuk masyarakat Sumatera Utara,” ujarnya.

Sebelum berakhir masa kontrak kerja pada 2013, lanjutnya, pihaknya akan meninjau dan meneliti kemungkinan besar proyek kerjasama Indonesia-Jepang itu berpeluang diambil alih pemerintah Indonesia,

Dinilai jika pemerintah mengambil alih Inalum sangat tepat. Proyek PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) memproduksi arus listrik di Sumut, ternyata masyarakat di daerah itu selalu kekurangan suplai arus listrik bertahun-tahun.

Menurutnya, jika aset perusahaan kerjasama Indonesia-Jepang dialihkan ke Pemprovsu, daerah ini akan sanggup mengganti rugi dana bantuan langsung tunai mencapai Rp200 triliun ke pemerintah pusat.